Dampak COVID-19 terhadap konflik global sangat kompleks dan multifaset. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan global tetapi juga memperburuk ketegangan yang sudah ada, serta menciptakan kondisi baru yang menyebabkan konflik di berbagai belahan dunia.

Pertama, salah satu dampak utama COVID-19 adalah peningkatan ketidakstabilan ekonomi. Banyak negara mengalami resesi, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali memicu gerakan protes. Negara-negara seperti Lebanon dan Zimbabwe menyaksikan lonjakan dalam angka protes dan ketidakpuasan sosial akibat ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi konsekuensi ekonomi pandemi. Kenaikan tingkat pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat meningkat kemungkinan terjadinya kekerasan.

Kedua, pandemi telah memperburuk hubungan internasional. Negara-negara yang bersaing kini lebih saling mencurigai dalam penanganan COVID-19. Misalnya, ketegangan antara AS dan China meningkat, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas penanganan virus. Keterbatasan dalam kolaborasi internasional memperparah masalah, menciptakan iklim ketidakpercayaan yang dapat memperburuk konflik.

Ketiga, konflik yang berkepanjangan juga diintensifkan oleh COVID-19. Di wilayah seperti Timur Tengah dan afrika, negara-negara yang telah terpecah oleh perang saudara menghadapi tantangan tambahan untuk menangani pandemi. Dalam beberapa kasus, kelompok bersenjata telah memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman, di mana akses ke layanan kesehatan menjadi terbatas.

Selanjutnya, munculnya desinfo dan propaganda selama pandemi juga berdampak negatif terhadap konflik. Berita palsu mengenai COVID-19 sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan agresi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, beberapa rezim otoriter menggunakan krisis ini untuk meningkatkan kontrol sosial dan membungkam oposisi, dengan alasan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus.

Isolasi yang disebabkan oleh langkah-langkah pengendalian virus juga menghambat proses perdamaian yang telah berlangsung. Negosiasi damai di negara-negara konflik seperti Afghanistan dan Libya terhambat karena keterbatasan kontak tatap muka dan pertemuan.

Selain itu, sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan pascapandemi seringkali dialihkan untuk memenuhi kebutuhan keamanan, dengan mengorbankan proses pembangunan dan rekonsiliasi. Negara-negara yang lemah secara ekonomi menghadapi risiko peningkatan kekerasan akibat hal ini, karena individu yang tertekan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh ekstremisme dan kekerasan.

Aspek gender dalam konflik juga mendapatkan perhatian baru karena COVID-19. Wanita sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat selama lockdown. Mereka yang berada di daerah konflik berisiko lebih tinggi terpapar kekerasan dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyelesaian konflik yang mempertimbangkan isu gender.

Akhirnya, perubahan iklim yang diperburuk oleh pandemi dapat menciptakan ketegangan baru. Ketidakpastian terhadap ketahanan pangan dan akses terhadap sumber daya alam akibat perubahan iklim dapat memicu konflik di daerah-daerah yang sudah rentan. Hal ini menyoroti interkoneksi antara kesehatan global, keadilan sosial, dan keamanan internasional.

Dalam keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap konflik global menuntut respon yang holistik dan terintegrasi, guna menciptakan stabilitas yang lebih berkelanjutan.